Urgensi Merdeka Belajar ala Nadiem Makarim
Obrolanguruku.blogspot.com - Urgensi Merdeka Belajar ala Nadiem Makarim - Menteri Pendidikan & Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengembalikan pelaksanaan Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) ke sekolah.
Ujian tersebut dilakukan untuk menilai kompetensi siswa yang dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis / bentuk evaluasi lainnya yang lebih komprehensif, seperti portofolio & penugasan, termasuk tugas kelompok, karya tulis, & sebagainya.
"Dengan itu, guru & sekolah lebih merdeka dalam evaluasi hasil belajar siswa. Anggaran USBN sendiri dapat dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru & sekolah, guna meningkatkan kualitas pembelajaran," terang Mendikbud di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (11/12/2019).
Kendati begitu, kata dia, pihaknya tidak memaksakan sekolah untuk mengikuti hal tersebut. Bagi sekolah yang dirasa belum siap, masih bisa menggunakan format USBN lama.
Selanjutnya, mengenai ujian UN, tahun 2020 merupakan pelaksanaan untuk terakhir kalinya.
"Penyelenggaraan UN tahun 2021 akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum & Survei Karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), & penguatan pendidikan karakter," jelas Mendikbud.
Pelaksanaan ujian tersebut akan dilakukan oleh siswa yang berada di tengah jenjang sekolah, misalnya kelas 4, 8, & 11. Hal ini dilakukan supaya dapat mendorong guru & sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran.
Hasil ujian ini tidak digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. "Arah kebijakan ini juga mengacu pada praktik baik pada level internasional, seperti PISA & TIMSS," tutur Nadiem Makarim.
Sedangkan untuk penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Kemendikbud akan menyederhanakannya dengan memangkas beberapa komponen. Dari yang tadinya RPP itu berjumlah belasan halaman, kini kata Nadiem, hanya satu halaman saja.
Dalam kebijakan baru itu, guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, & mengembangkan format RPP. Tiga komponen inti RPP terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, & asesmen.
"Penulisan RPP dilakukan dengan efisien & efektif, sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan & mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Satu halaman saja cukup," jelas dia.
Selanjutnya dobrakan dalam penerimaan peserta didik baru / PPDB, Kemendikbud tetap mempertahankan sistem zonasi dengan kebijakan yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses & kualitas di berbagai daerah.
Nadiem menerangkan, pihaknya hanya mengubah persentase komposisinya saja. Komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, & jalur perpindahan maksimal 5 persen.
Sedangkan untuk jalur prestasi / sisa 0-30 persen lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah. "Daerah berwenang menentukan proporsi final & menetapkan wilayah zonasi," ujar dia.
Yang dimaksud jalur afirmasi adalah mereka yang memegang Kartu Indonesia Pintar / KIP.
Bergerak Bersama
Mantan bos Gojek itu berharap pemerintah daerah maupun pusat dapat bergerak bersama dalam memeratakan akses & kualitas pendidikan.
"Pemerataan akses & kualitas pendidikan perlu diiringi dengan inisiatif lainnya oleh pemerintah daerah, seperti redistribusi guru ke sekolah yang kekurangan guru," ia menegaskan.
Pada kesempatan itu turut hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia & Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Muhadjir juga memberikan apresiasi kepada Mendikbud atas gagasan "Merdeka Belajar" tersebut.
"Kami mendukung inisiatif Kemendikbud mengangkat gagasan tersebut. Dengan kebijakan ini guru dapat lebih fokus pada pembelajaran siswa & siswa pun bisa lebih banyak belajar. Mari kita semua bersikap terbuka & optimis dalam menyongsong perubahan ini," kata Menko PMK.
sumber: www.liputan6.com
0 komentar:
Posting Komentar