Di Aceh,Transparansi Dana BOS Masih Kendala
Di Aceh,Transparansi Dana BOS Masih Kendala - Meski sudah berjalan bertahun-tahun, akuntabilitas dan transparansi masih menjadi masalah dalam penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) di Aceh. Kondisi ini sangat rentan terhadap berlanjutnya penyimpangan dalam penggunaan anggaran.
Pusat Penelitian dan Informasi Daerah (Pattiro) Aceh menemukan pengelolaan dana BOS di sekolah cenderung elitis dan hanya diketahui oleh segelintir elite di sekolah, khususnya kepala sekolah dan pejabat bendahara. Keterlibatan komite sekolah sebagai representasi masyarakat dan orang tua siswa sangat minim.
Direktur Pattiro Aceh, Zulyadi, Minggu (22/7/2012), mengatakan temuan tersebut merupakan hasil kajian Pattiro Aceh di sejumlah sekolah di Kabupaten Aceh Besar yang menerima dana BOS. Dari hampir semua sekolah yang dipelajari pattiro, keterbukaan dalam manajemen masih menjadi masalah. Informasi yang diberikan kepada masyarakat, bahkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sangat minim.
"Sulit bagi kami untuk mendapatkan akses informasi. Mereka cenderung menutupinya. Bahkan, banyak guru sekolah yang tidak tahu tentang penggunaan dana BOS. Karena pengelolaannya hanya diketahui elit di sekolah-sekolah, terutama kepala sekolah dan bendahara," katanya.
Tidak semua melakukan prosedur pengumuman penggunaan anggaran BOS dengan menempelkannya di dinding pengumuman. Sejumlah sekolah berpendapat bahwa pengumuman semacam itu berbahaya karena pihak-pihak tertentu dapat menggunakannya untuk memeras sekolah.
Pattiro menguji akses informasi dana BOS di enam SD dan SMP di Kabupaten Darussalam. "Hasilnya, tiga sekolah enggan menunjukkan laporan penggunaan dana BOS, dengan alasan harus ada surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Aceh Besar. Tiga sekolah lainnya menyediakan secara terbuka dan diperbolehkan diper dipermanenkan tanpa harus mendapatkan izin," katanya.
Dari enam sekolah yang diuji, salah satunya masih memiliki informasi penggunaan dana BOS untuk tahun ajaran 2009 di dinding pengumuman. Namun, ada satu sekolah yang belum pernah melampirkannya sama sekali.
Komposisi komite sekolah yang terdiri dari orang tua dan tokoh masyarakat di sekitar sekolah yang disetujui oleh masyarakat setempat umumnya telah terpenuhi. Namun, pada kenyataannya, komite sekolah tidak berfungsi optimal. Fungsi panitia yang seharusnya menjadi penghubung antara masyarakat dengan orang tua siswa dengan sekolah tidak bekerja.
"Misalnya dalam pencairan dana, dana tidak boleh dicairkan tanpa tanda tangan komite sekolah. Bahkan, komite sekolah menandatanganinya, tetapi tidak tahu untuk apa dana itu," katanya.
Berdasarkan data triwulan II-2012 dari Dinas Pendidikan Aceh, total dana BOS yang disalurkan di Aceh Besar mencapai Rp 5.659.215.000, terdiri dari Rp 3.892.000 untuk 204 unit SD dengan 26.844 siswa, dan Rp 1.766.835.000 untuk 65 SMP dengan 9.954 siswa.
Dari hasil diskusi kelompok yang dilakukan Pattiro pada 24-25 April 2012, ada sekolah yang menggunakan data BOS di luar jukr teknis, untuk menutupi kebutuhan mendesak, seperti perawatan medis bagi siswa yang terluka dan membeli minuman untuk tamu. "Temuan kami yang lain ada kepala komite sekolah yang berusia 60 hingga 70 tahun. Hal ini membuat kinerja komite sekolah tidak produktif," katanya.
Oleh karena itu, Pattiro Aceh merekomendasikan agar pemerintah melakukan pemetaan dan pembinaan terkait isu transparansi. Pemerintah pusat juga diminta mengevaluasi metode penyaluran dana BOS berdasarkan jumlah siswa.
Sumber : kompas.com
0 komentar:
Posting Komentar